HAJIMAKBUL.COM - Kemampuan Pemerintah Indonesia dalam melobi Arab Saudi kembali diuji. Kali ini soal pelaksanaan pengambilan data biometrik calon jamaah umrah oleh VFS Tasheel yang dinilai telah menyengsarakan calon jamaah umrah di Tanah Air.
Kebijakan ini sangat menyulitkan dan berpotensi menambah biaya bagi calon jamaah. Selain itu bisa mubazir sebab data hasil perekaman biometrik bisa jadi sudah ada di database kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang konon sudah terintegrasi secara nasional. Bahkan bisa diakses secara global sebab online.
Namun apa mungkin? Dan apa benar ada data-data kependudukan terkait biometrik ini?
Itu masalahnya. Hanya saja sejumlah pihak menyebut data itu sudah ada di Kemendagri sehingga tinggal melakukan koordinasi dengan pihak terkait masalah ini. Termasuk dengan Arab Saudi.
Momen kunjungan putra mahkota Saudi ke Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk lobi-lobi tersebut agar jamaah tidak ditambah lagi urusannya.
Dua organisasi perhajian sudah menolak kebijakan itu. Permusyawaran Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung menangani masalah tersebut
“Layanan yang diberikan VFS Tasheel bisa menimbulkan kegaduhan. Karena banyak jamaah umrah yang tertunda akibat batalnya tiket pesawat dan hotel. Pihak VFS Tasheel sudah diajak bicara, tapi tak ada solusinya. Saat bertemu kami, mereka mengatakan, kami hanya kontraktor, hanya pelaksana yang tergantung kebijakan dari Kerajaan Arab Saudi. Kalau mau umrah ya harus lewat biometrik, kalau tidak mau ikut biometrik ga usah umrah,” kata Artha Hanif, Ketua Harian PATUHI saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/1/2019) lalu.
Yang unik pengambilan data jamaah umrah melalui rekam biometrik oleh VFS Tasheel di dalam negeri ternyata tak serta merta membuat jamaah umrah Indonesia bisa dengan mudah melenggang setibanya di Bandara Arab Saudi. Setibanya di tanah suci, ternyata jamaah umrah Indonesia masih harus menjalani perekaman biometrik.
Hal itu diungkapkan pemilik Travel Umrah Hajar Aswad, Andriyani seperti dikutip dari republika.co.id Kamis (14/2/2019).
Dia pun mengaku bingung dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, sebelum berangkat jamaah umrah yang berangkat melalui agen perjalanannya telah melakukan rekam biometrik di kantor cabang VFS Tasheel yang ditunjuk. “Kemarin jamaah saya yang ke sana masih tes Biometrik di Madinah. Jadi ini kan mubazir, sia-sia belaka,” tutur Andriyani.
Andriyani berharap dalam waktu dekat kebijakan untuk melakukan pemeriksaan biometrik ulang di tanah suci sudah tidak diberlakukan lagi.
Dia pun menilai rekam biometrik ulang tersebut lantaran sebagai bentuk kehati-hatian kerajaah arab Saudi, terlebih pelaksanaan rekam biometrik di dalam negeri baru saja diberlakukan.
“Saya tak tahu sampai kapan, mungkin Saudi menganggap ada beberapa yang belum biometrik, karena ini masih transisi. Mereka khawatir ada yang belum biometrik, kita berharap Februari sudah tak berlaku lagi,” tuturnya.
Lebih lanjut Andriyani menambahkan kebijakan perekaman biometrik di dalam negeri telah membuat cost jamaah bertambah.
Sebab jelas dia lokasi kantor cabang VFS Tasheel yang hanya ada di beberapa daerah saja. Biro perjalanan umroh Hajar Aswad yang berkantor di Solo sampai harus mengurus calon jamaah umrah untuk perekaman biometrik di kantor cabang VFS Tasheel Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
“Ribet banget dan tambah biaya bukan karena biaya perekaman biometriknya tapi karena akomodasi yang bertambah, juga menyita waktu pikiran lagi,” kata dia sembari berharap VFS Tasheel membuka kantor cabangnya di Solo, Jawa Tengah.
Saat ini BPIH 2019 sudah ditetapkan. Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis mengatakan bila memang terjadi kenaikan besaran BPIH tahun ini salah satunya karena biometrik.
Menurut Iskan, kenaikan besaran BPIH juga agar adanya keseimbangan pengeluaran dana jamaah (direct cost), dana setoran awal juga dana optimalisasi haji. Menurutnya, kenaikan besaran BPIH tahun ini sangat rasional. Apalagi dengan adanya penambahan biaya rekam biometrik di dalam negeri sebagai kebijakan kerajaan Arab Saudi. (gas)
#biometrik #perekamanbiometrikmubazir #regulasihaji #hajimahal #umrohmaha
