Nizar Ali
HAJIMAKBUL.COM - Pemerintah Arab Saudi menjadikan rekam biometrik jamaah haji sebagai syarat proses penerbitan visa atau pemvisaan. Karena itu, perekaman biometrik akan diperluas hingga bisa menjangkau seluruh provinsi agar jamaah haji tidak mengalami kesulitan.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali mengatakan proses rekam biometrik tahun ini akan dilakukan di 34 provinsi.
"Kebijakan Saudi, tahun ini seluruh jamaah haji harus direkam data biometriknya sebagai syarat pemvisaan," kata Nizar di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers Kemenag Jumat 8 Maret 2019.
Tim Ditjen PHU, kata Nizar, siap menindaklanjuti kebijakan ini agar prosesnya bisa segera dipahami dan tidak menyulitkan jamaah.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menambahkan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan VFS Tasheel selaku pihak yang ditunjuk Pemerintah Saudi untuk melakukan proses rekam biometrik. Menurutnya, VFS Tasheel saat ini sudah membuka kantor layanan di 34 titik, kecuali Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Bio Mobile
Saat ini, mereka sedang berupaya untuk menambah tujuh titik layanan lagi, yaitu di Solo, Semarang, Cirebon, Serang, DI Yogyakarta, Pekanbaru, dan Palembang.
"Kemarin saya rapat dengan VFS Tasheel dan Kemenag mengusulkan agar mereka menambah titik layanan lagi di 120 lokasi," tuturnya.
Sebanyak 120 titik layanan usulan Kemenag tersebar di kabupaten/kota pada provinsi dengan jamaah banyak dan lokasinya jauh. Misalnya, di pulau Jawa, Sumut, Sulsel, dan beberapa daerah kepulauan.
"VFS Tasheel merespon positif usulan ini dan akan mengkajinya," ujarnya.
Hal senada disampaikan Kasubdit Dokumentasi Haji Nasrullah Jassam. Menurutnya, VFS Tasheel juga akan membuka layanan bergerak atau mobile services.
Untuk wilayah seperti Papua, misalnya, kemungkinan layanan bukan dalam bentuk kantor tapi dalam bentuk bio mobile.
"Layanannya mirip dengan layanan perpanjangan sim keliling," katanya.
Nasrullah menambahkan, proses rekam biometrik ini akan mulai dijalankan pada Senin, 11 Maret 2019.
Pada 25 Februari 2019, Ditjen PHU telah merilis jamaah haji yang berhak melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M. Hal teknis terkait rekam biometrik ini, kata Nasrullah, akan disampaikan oleh bidang haji di masing-masing Kanwil Kemenag provinsi dab Kasi Haji Kankemenag Kab/Kota. (hud)
