HAJIMAKBUL.COM - Calon jamaah haji antusias melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440 Hijriyah / 2019 Masehi. Calon jamaah haji Jawa Timur terbanyak ketiga atau 26.071 (74%), setelah Bangka Belitung dengan 87% dan Jawa Barat 31.121 (80%). Disusul Jawa Tengah 23.084 (76%), Banten 7.641 (81%), dan Sumatera Utara 6.313 (76%).
"Total sebanyak 75% jamaah sudah melakukan pelunasan sejak 19 Maret 2019 sampai 2 April, total sudah 153.333 jamaah yang sudah melunasi BPIH," kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis di Jakarta, Rabu (03/04/2019).
Kasubdit Pendaftaran Haji Reguler Kementerian Agama Hanif mengatakan, pelunasan BPIH tahap pertama ini berlangsung hingga 15 April 2019. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M mengatur bahwa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000.
Seperti diberitakan hajimakbul.com sebelumnya jumlah ini terdiri dari 204.000 kuota haji reguler dan 17.000 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi menjadi dua, yaitu: 202.487 untuk jamaah haji dan 1.513 untuk tim pemandu haji daerah (TPHD).
"Jamaah yang belum melunasi sebanyak 50.667 orang atau 25%. Untuk Tim Pemandu Haji Daerah atau TPHD, belum ada satupun yang melakukan pelunasan," katanya.
Pelunasan dilakukan setiap hari kerja dengan waktu pembayaran untuk Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 - 15.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 - 16.00 WITA, dan Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 - 17.00 WIT.
“Mulai tahun ini, selain datang langsung ke Bank Penerima Setoran awal (BPS), pelunasan juga bisa dilakukan secara non teller melalui ATM, internet dan mobile banking,” tandasnya.
Saat ini persiapan penyelenggaraan haji sudah hampir rampung. Kemenag berusaha terus meningkatkan pelayanan kepada jamaah calon haji baik di tanah air maupun di tanah suci.
Saat menerima kunjungan dan silaturahim delegasi Komite III DPD RI di Kantor Kementerian Agama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memaparkan progres penyelenggaraan haji. Bahkan Menag Lukman didampingi jajaran pejabat Ditjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) membeber fakta RI menjadi negara lain.
"Apa yang kita lakukan terkait penyelenggaraan haji secara menyeluruh menjadi contoh bagi pihak lain, dan kiranya semakin membaik ke depannya," kata Menag di Jakarta, Selasa (02/04/2019).
Dijelaskan Menag, Kementerian Agama terus berupaya melakukan peningkatan dalam penyelenggaraan haji. Persiapan yang dilakukan juga diawasi secara internal oleh Itjen Kementerian Agama.
Untuk mendapatkan petugas terbaik, seleksi petugas haji juga diperketat, termasuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Sebelumnya, TPHD menjadi kewenangan penuh Pemda, sementara TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia) menjadi kewenangan pusat.
“Mulai tahun ini, kami tingkatkan seleksinya, semua tolok ukur sama. Baik TPHD dan TPHI, pusat yang melakukan seleksi, maka standartnya sama,” terang Menag.
Menag juga menyampaikan bahwa manasik haji diupayakan tahun ini lebih awal dilakukan. Proses pemvisaan juga terus berlangsung seiring dengan proses pelunasan BPIH.
“Kita optimis, pelaksanaan haji tahun ini akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu semua karena bantuan DPD RI juga," tutup Menag.
Pimpinan delegasi Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Agama. Menurutnya, tugas pokok DPD adalah pengawasan, termasuk dalam penyelenggaraan haji.
"DPD RI terkait penyelenggaraan haji 2019, menjadi salah satu tugas pokoknya. Peran negara dalam proses penyelenggaraan haji harus terus saling bersinergi," kata Dedi.
Tampak juga dalam rombongan delegasi Komite III DPD RI, Istiawati Ayu S, Habib Abdurrahman Bahasyim, H Abd Jabaar Toba, Chaidir Djafar, Ahmad Sadeki Karim, dan beberapa dari Sekretariat Komisi III DPD RI, Novri Roliansyah, Yulia AS, Aas Evi Idasari, Ichda Umul Aisah dan Andrian Teguh. (gas)
