HAJIMAKBUL.COM - Duta Besar Arab Saudi Esam A. Abid Althagafi merespon permintaan RI terkait penambahan layanan fast track bagi jamaah haji RI. Sebab dia mengaku pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam berkhidmat melayani para tamu Allah. Hal ini semata bertujuan agar para jamaah dapat merasakan kenyamanan dalam beribadah haji.
Terkait dengan fast track itu Dubes menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait apakah memungkinkan adanya penambahan volume jamaah yang memperoleh fasilitas tersebut. Hal ini disebabkan, Arab Saudi juga harus membagi layanan ini kepada negara-negara yang memiliki jamaah lebih dari 50ribu jamaah. Antara lain kepada Malaysia, Bangladesh, Pakistan, maupun India.
Sementara terkait perluasan Mina, pihaknya mengaku akan menambah pendirian tenda di gunung-gunung yang ada di Mina. Solusi ini ditempuh menurut Dubes karena berdasarkan fatwa ulama di Arab Saudi, di Mina tidak diperkenankan membangun bangunan bertingkat.
Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah Arab Saudi untuk menambah layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia. Permintaan ini diungkapkan Menag Lukman saat menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Esam A Abid Althagafi, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Turut mendampingi Menag, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Mastuki, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Gunaryo, serta Kepala Bagian TU Pimpinan Khoirul Huda.
"Bila tahun lalu fast track baru bisa dirasakan oleh jamaah haji Indonesia dari Embarkasi Jakarta, kami berharap tahun ini setidaknya ada penambahan. Setidaknya satu atau dua embarkasi lagi, yaitu Embarkasi Solo dan Surabaya," ungkap Menag beberapa waktu lalu.
Menag mengungkapkan, jamaah haji Indonesia merasa amat terbantu dengan adanya layanan fast track. "Layanan ini amat sangat membuat jamaah haji Indonesia nyaman dalam berhaji. Karena selain menghemat waktu, ini juga menghemat energi para jamaah. Sangat membantu," ujarnya.
Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Pemerintah Indonesia mengapresiasi perbaikan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya perbaikan layanan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi sangat membantu perjalanan haji para jamaah.
Layanan lain yang juga menurut Menag cukup dirasakan perbaikannya oleh jemaah haji adalah fasilitas akomodasi. "Kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi yang telah melakukan banyak perbaikan dalam pelayanan jemaah haji. Mulai dari perluasan Masjidil Haram, perluasan hotel-hotel di Makkah, di Madinah, serta penambahan fasilitas di Arafah. Itu semua sangat membantu jemaah haji. Bukan hanya (jamaah haji) Indonesia, tetapi juga dunia," ujar Menag.
Namun, Pemerintah Indonesia berharap perbaikan juga dapat dilakukan di Mina. "Kami berharap ada peningkatan di Mina. Ini yang dinanti bukan saja oleh Indonesia, tetapi juga masyarakat muslim dunia. Karena kita tahu, keterbatasan areal, dan besarnya jumlah jemaah membuat Mina amat padat," ujar Menag.
Ia pun berharap peningkatan juga dapat dilakukan di Mina. "Jika Mina bisa ditingkatkan kapasitasnya, diperbesar,maka mudah-mudahan kuota Indonesia dapat ditambah lagi," ujar Menag yang mengaku sangat bersyukur dengan penambahan kuota sebesar 10ribu jamaah bagi Indonesia di musim haji 1440H/2019M ini.
Sebelumnya Tim Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah kembali menemui Dr. Khalid Muhammad Al Huwais, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Provinsi (Kakanwil) Madinah guna membahas penguatan kerja sama pre-departure immigration clearance atau layanan jalur cepat (fast track) bagi jemaah haji Indonesia setibanya di Bandara Madinah dan Jeddah.
Tim dari KJRI Jeddah dipimpin oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Dr. Mohamad Hery Saripudin, didampingi oleh I. Ismoyo, Konsul Imigrasi, Rahmat Aming Lasim, Pelaksana Fungsi Konsuler-2 yang merangkap Kepala Kanselerai KJRI Jeddah, dan Dr. Endang Jumali, Konsul Haji KJRI Jeddah.
Seperti dimaklumi, Pemerintah RI dan Arab Saudi telah sepakat melakukan uji coba pola layanan pre-departure immigration clearance bagi sekitar 70 ribu jemaah haji tahun 2018 yang dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menerapkan pola layanan fast track setibanya di bandara Arab Saudi layaknya penumpang domestik.
"Ini merupakan hasil terobosan kerja sama keimigrasian yang kami rintis sejak tahun lalu, dengan melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat imigrasi setempat, kemlu Arab Saudi, kementerian haji, otoritas bandara, dan pihak-pihak terkait lainnya," ujar Konjen Hery, dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Lebih lanjut, Konjen Hery menjelaskan pihaknya kembali menemui pejabat berwenang di Madinah untuk memperkuat kerja sama dengan memperluas pola kebijakan pre-departure immigration clearance yang mencakup 13 titik embarkasi atau bandara keberangkatan jemaah haji di tanah air.
"Tentu saja kendala itu ada, mengingat luasnya wilayah negara kita. Namun, dengan komitmen yang tinggi, insya Allah, bisa kita atasi dengan memberikan pelayanan keimigrasian saat jemaah berada di embarkasi haji atau jelang keberangkatan," ujar Konjen. (huda sabily)
