Eggi Sudjana dan Kivlan Zen di tengah massa di depan Kantor Bawaslu. (foto: tribunnews.com)
HAJIMAKBUL.COM - Wacana people power menjadi sorotan publik di Indonesia hingga menuai pro dan kontra. Polisi bertindak sigap menangkap para tokoh yang menggerakkan people power. Salah satunya aktivis Eggi Sudjana yang hingga Selasa 14 Mei 2019 masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus makar.
Wacana people power dilontarkan tokoh Muhammadiyah yang juga pendiri PAN, Amien Rais, dalam orasinya di aksi 313 yang dihadiri oleh sejumlah ormas seperti FUI, FPI dan Persaudaraan Alumni 212. Amien mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai aksi pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 lalu.
"Kalau sampai nanti terjadi kecurangan, sifatnya terukur, sistematis dan masif, ada bukti, itu kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi), enggak ada gunanya tapi kita langsung people power" kata Amien Rais.
Perlu digarisbawahi di sini pernyataan Amien Rais soal kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif serta ada bukti. Bila empat unsur itu tidak ada, tentu tidak perlu people power. Namun, bagaimana bila ternyata ada bukti dari semua itu? Ini yang perlu disikapi dengan arif dan bijaksana.
Tokoh agama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sudah menolak people power. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meyakini semua pihak akan melakukan rekonsiliasi ihwal Pemilu 2019.
“Saya percaya bangsa Indonesia dan para elite bangsa itu semakin hari akan semakin mengarah pada rekonsiliasi kerukunan dan persatuan. Di sana-sini ada perbedaan itu, terus diusahakan agar masing-masing berdialog,” kata dia di kampus Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (12/5/2019) lalu.
Haedar dalam kesempatan itu juga mengimbau para elite di negeri ini supaya makin santun dan menunjukkan sikap yang uswatun-hasanah. “Saya percaya bahwa jiwa kenegarawanan itu akan menjadi karakter kolektif elite di Indonesia,” ujar dia.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj juga menolak people power. Said mengatakan, aksi turun ke jalan itu tidak perlu dan tidak ada gunanya. “Kalau dari NU, itu saya larang betul untuk ikut kegiatan tersebut,” kata dia.
Aksi seperti itu, menurut Said, jika dilakukan justru bisa menyebabkan kegaduhan. Menurut dia, saat ini masyarakat harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa umat Islam bisa sukses berdemokrasi. Dia tidak ingin nasib umat Muslim di Indonesia seperti di wilayah Arab. “Empat puluh tahun perang,” ujar dia.
Said mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Siapa pun yang menang, dialah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. “Harus kita terima dengan dewasa, lapang dada, berbesar hati. NU percaya pada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri,” kata dia.
PWNU Jatim juga menolak people power sebab ajakan itu dinilai menyesatkan, untuk itu masyarakat jangan sampai terprovokasi dan ikut ajakan tersebut. Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Reza Ahmad Zahid mengatakan people power bukan cerminan masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara dan jauh dari etika bangsa. Pengasuh Ponpes Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri itu meminta masyarakat harus berhati hati dalam bertindak dan menindaklanjuti ajakan maupun seruan melalui sosial media.
"Dengan people power, akan melawan sesama saudaranya sendiri, warga Indonesia dan umat muslim," ucap pria yang akrab disapa Gus Reza itu, Selasa (13/5/2019).
Menurut Gus Reza, people power merupakan gerakan yang akan melawan keputusan dari lembaga negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum. "Sebaiknya kalau sudah ditetapkan oleh konstitusi dan oleh pemerintah, sebagai rakyat, sebagai bangsa yang mengikuti aturan pemerintah dan UUD 1945 harus tunduk dengan konstitusi, harus tunduk dengan aturan pemerintah," kata Gus Reza.
Kiai Sepuh Ponpes Lirboyo sekaligus Ketua Umum Himpunan Alumni Santri Lirboyo, KH. Abdullloh Kafabihi Mahrus menganggap negara Indonesia sudah saatnya kembali maju dan berdamai demi kepentingan warga masyarakat. "Yang dibutuhkan Negara Indonesia adalah aman dan damai, jangan lagi ada kegaduhan," jelas Kiai Kafah.
Menanggapi soal people power, Kiai Kafah mengatakan Indonesia merupakan negara hukum, jika ada ketidakpuasan masyakat terkait hasil keputusan KPU, ada cara dan mekanisme yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan protes, karena Indonesia adalah negara hukum berdasar Pancasila dan UUD 1945.
"Negara Indonesia, negara hukum dilandasi Pancasila dan UUD 1945, jika ada tidak puas dengan hasil KPU bisa menyelesaikan melalui mekanisme yang ada, tanpa harus tindakan yang melanggar hukum," katanya.
Selain itu, Kiai Kafah menyarankan agar semua pihak memaknai Ramadhan dengan tidak menggelar people power, alangkah lebih baik jika Ramadhan dimanfaatkan sebagai momen menjaga hawa nafsu dan emosi.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang KH Kholil Dahlan juga bersikap sama. Dia mengatakan, sejauh ini masyarakat dalam kondisi aman dan tenteram. Dia berharap Allah SWT selalu memberikan ketenteraman bagi bangsa Indonesia sehingga terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun di tanah air.
Oleh sebab itu, Kiai Kholil menilai agenda people power yang akhir-akhir ini santer didengungkan, akan lebih banyak dampak negatifnya terhadap persatuan bangsa Indonesia.
"Kami menyatakan pengerahan massa seperti itu akan banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Karena itu mari kita hindari bersama mengerahkan kekuatan umat untuk tujuan tertentu yang bersifat politik," kata Kiai Kholil, Senin (13/5/2019).
Kiai Kholil mengimbau masyarakat tak mudah terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan dari pihak tertentu yang justru memperumit kehidupan bangsa Indonesia. "Kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlalu yang kita sepakati bersama di Indonesia," ujarnya.
Seruan menolak agenda people power juga datang dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jombang KH Isrofil Amar. Dia mengajak masyarakat untuk menjaga Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika dengan landasan konstitusi. Dia juga meminta masyarakat menghormati setiap tahapan Pemilu 2019 yang telah tuntas. Caranya, dengan menunggu hasil penghitungan di KPU pusat yang akan diumumkan 22 Mei mendatang.
"Apapun hasilnya jangan sampai kita korbankan persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan gerakan-gerakan yang memecah belah persaudaraan di antara kita, seperti gerakan people power dan lain-lain. Sehingga akan menimbulkan perselisihan sesama saudara sebangsa dan setanah air," tegasnya.
Wakil Bupati Jombang Sumrambah menambahkan, setiap tahapan Pemilu 2019 telah diselesaikan bersama-sama dengan baik. Oleh sebab itu, kini dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk fokus memikirkan kepentingan bangsa demi kemajuan Indonesia.
"Mari rekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita wajib bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di negara yang kita cintai ini," tandasnya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto, juga mengatakan, pengerahan massa bukan solusi atas persoalan sengketa Pemilu 2019 ini. Menurut dia, satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur hukum.
“Mekanisme hukum adalah satu jalan terbaik, bukan people power solusinya karena instrumen hukum kenegaraan dan hukum itu sudah ada dan sudah dipenuhi semua,” kata dia.
Sunanto melanjutkan, jika ada pihak yang menemukan dugaan kecurangan Pemilu 2019 berdasarkan data dan fakta, yang bersangkutan harus menggunakan jalur hukum terlebih dahulu. “Jangan people power dulu terus hukum ditinggalkan. Seharusnya hukum didahulukan,” kata dia. (det/rpk)
