HAJIMAKBUL.COM - Saat gonjang-ganjing blackout melanda wilayah hampir separo Pulau Jawa sejumlah kalangan mendesak agar menteri terkait PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) dicopot dari jabatannya. Presiden Jokowi juga sempat marah-marah kepada direksi PLN karena listrik padam selama hampir dua hari di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Masyarakat di wilayah itu pun kelabakan.
Kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Ada juga kebakaran dipicu lilin yang dinyalakan warga saat listrik padam. Karena itu, Pemerintah dikecam, khususnya Kementerian BUMN dan PT PLN, yang dikomandani Rini Soemarno, yang sekarang tengah berhaji.
Maka yang menjadi sorotan adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang memang membawahi PT PLN. Apalagi saat gonjang-ganjing blackout terjadi, Rini justru tidak bisa mendampingi Sripeni Inten Cahyani yang baru saja ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) lantaran dia tengah melaksanakan ibadah haji. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Sripeni sebagai plt dirut PLN pada Jumat (2/8/2019) lalu atau dua hari sebelum listrik padam massal di sejumlah wilayah tersebut.
Yang menarik Rini seakan mensyukuri keberhasilannya merebut 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tapi pada saat bersamaan terkena musibah PT PLN yang mengalami blackout tersebut. Bahkan, sejumlah pihak mendesak Rini mundur atau dicopot sebagai menteri BUMN.
Karena itu, foto perjalanan Rini ke tanah suci yang salah satunya dalam rangka memenuhi nazar setelah Indonesia berhasil merebut 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) banyak digunjingkan sejumlah kalangan. Foto yang beredar menampakkan Rini sedang berada di dalam pesawat dalam perjalanan haji. Beberapa bos BUMN yang tampak mendampingi adalah Dirut Inalum, Dirut BNI, dan Dirut Bank Mandiri.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan, Rini pernah berjanji bila Indonesia melalui perusahaan pelat merah berhasil mencaplok mayoritas saham Freeport, dirinya akan pergi ke Makkah bersama dirut BUMN yang terlibat dalam perebutan saham tersebut. Nazar itu dilunasi pada musim haji tahun ini.
"Ibu Menteri BUMN bernazar pergi haji bareng beberapa dirut yang terkait setelah proses pengambilalihan Freeport selesai," kata Imam seperti dikutip dari detikFinance, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Selain itu, kata dia, juga memenuhi kewajibannya sebagai muslim. "Juga memenuhi panggilan Illahi untuk menunaikan rukun Islam ke-5, doakan barokah dan mabrur," katanya.
Rini Soemarno pun tak terlihat mendampingi Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke kantor pusat PLN, Senin pagi (5/8/2019). Jokowi hanya didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, serta direksi PLN.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah juga membenarkan Menteri BUMN lagi naik haji. "Sudah sejak minggu lalu," kata Edwin.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga merespons ketidakhadiran Rini mendampingi Jokowi di kantor PLN. "Ya, masa orang naik haji disuruh pulang," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Moeldoko mengatakan pada sidang kabinet paripurna tentang rancangan undang-undang (RUU) beserta nota keuangan RAPBN Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rini Soemarno juga tidak hadir. "Saya nggak ngerti juga. Saya tadi nggak ikut Beliau (ke kantor PLN).Saya nggak ngerti apakah ada BUMN yang mewakili atau bagaimana, bukan bagian langsung dari BUMN Bu Intennya. Tadi soalnya di Sidang Kabinet juga tidak ada pastinya naik haji. Tadi di sidang kabinet nggak ada," jelasnya.
Dia menambahkan arahan penanganan masalah pemadaman listrik secara massal dilakukan langsung kepada Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani oleh Presiden Jokowi.
"Iya langsung dirut. Sama seperti tentara kalau nggak ada Panglima di Korem, Danremnya langsung, kumpulin, duduk sini," kata Moeldoko sambil tertawa.
Kurang Tepat
Lalu bagaimana hukum nazar seperti dilakukan oleh Rini Soemarno? Bukan tidak boleh, tapi sepertinya kurang tepat. Pertama, karena para dirut yang terlibat dalam negosiasi saham PTFI bukan orang miskin. Bahkan mungkin sudah berhaji. Kedua, anggaran hajinya dari mana? Sebaiknya nazar diperuntukkan bagi membantu orang miskin. Lebih khusus lagi orang miskin di sekitar lokasi tambang Freeport misalnya.
Seperti dilansir dari buku "100 Tanya-Jawab Haji & Umrah" karya Yusuf Al Qaradhawi bahwa seseorang bernazar untuk membiayai perjalanan haji orang lain maka hukumnya sah-sah saja. Tetapi jika seseorang yang bernazar itu membayar nazarnya dengan menggunakan harta zakatnya untuk membiayai perjalanan haji orang lain itu dilarang.
Pada dasarnya seseorang yang bernazar tersebut memberangkatkan haji orang tak beruang yang memiliki keinginan menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Terlebih jika orang yang diberangkatkan adalah sanak kerabatnya sendiri.
Menurut Yusuf hal tersebut boleh dan wajib dibayarkan, sebagaimana firman Allah SWT.
"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." (QS Al-Insan : 7)
Yusuf juga mengatakan dibanding dengan bernazar membayar biaya haji atau umrah orang lain, lebih baik jika seseorang bernazar menyumbangkan harta untuk kaum fakir miskin, kepentingan sosial, dakwah Islam, bantuan pasukan kaum muslimin atau untuk menolong umat Islam yang tertindas di berbagai belahan dunia.
"Akan tetapi karena sudah telanjur bernazar, walaupun bagaimanapun dia harus memenuhi nazarnya," jelas Yusuf dalam bukunya tersebut.
* dtf/wis/l6
