HAJIMAKBUL.COM - Kementerian Agama (Kemenag) mengubah pemberian uang biaya hidup (living cost) jamaah haji 2020. Biaya hidup selama di tanah suci tak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan berbentuk kartu debit.
"Living cost tidak akan dikasih tunai lagi, tapi diberikan dalam bentuk kartu debit," kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).
Menag mengatakan kartu debit itu sekaligus berfungsi sebagai kartu identitas. Pihaknya juga sudah mulai melakukan pelatihan dan bimbingan kepada masing-masing kepala regu maupun pimpinan kloter mengenai perubahan ini.
Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan, penggunaan kartu debit itu dilatarbelakangi pengalaman ibadah haji sebelumnya. Jemaah haji, menurut dia, selalu beranggapan uang biaya hidup harus dihabiskan saat beribadah haji.
"Tapi, kalau dikasih dalam bentuk debit, mungkin akan dipakai secukupnya, dan dia bangga pulang masih ada isinya (uang)," katanya.
Kemenag sendiri dan Komisi VIII DPR RI sudah menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1441 H/2020 M atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah sebesar Rp35.235.602.
Dana itu mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, dan uang saku atau living cost jamaah 1.500 Riyal atau sekitar Rp5,5 juta.
Layanan Konsumsi
Selain penerapan kartu debit, Kemenag juga menyiapkan sejumlah tambahan pelayanan. Di antaranya, menambah layanan konsumsi di Makkah dari 40 menjadi 50 kali agar jamaah bisa fokus pada persiapan ibadah di puncak haji; menambah layanan Eyab (VIP Lounge) di Bandara Jeddah dan Madinah.
Kemenag juga telah meminta penambahan layanan toilet jamaah haji di Mina. Menurut dia, Arab Saudi saat ini tengah membangun 60 ribu toilet di kota lokasi pelemparan jumrah itu.
"Menag sudah melobi Menteri Haji Arab Saudi agar memprioritaskan pembangunan toilet tersebut pada kawasan tenda jamaah haji Indonesia. Bertambahnya toilet akan mengurangi antrian jamaah haji," kata dia.
Fachrul Razi menambahkan tahun ini pemerintah juga akan mengalokasikan kuota sebesar 1 persen untuk jamaah lanjut usia (lansia). Menurutnya, ada tiga kategori yang akan mengisi kuota 1 persen lansia tahun ini. Yakni usia di atas 95 tahun dan masa tunggu 3 tahun, yang berjumlah 441 orang.
Kemudian, lansia berusia 85-95 tahun dengan masa tunggu 5 tahun sebanyak 1.505 orang, dan terakhir, kategori lansia usia 75-85 tahun dengan masa tunggu 10 tahun berjumlah 94 jamaah.
"Kuota 1 persen ini di luar jemaah haji lansia yang memang akan berangkat tahun ini. Data Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu), total ada kurang lebih 33 ribu jemaah lansia yang berhak lunas tahun ini sesuai urutan porsinya," ujarnya.
"Jadi, jika digabungkan total akan ada sekitar 35 ribu jemaah haji lansia yang berangkat tahun ini," kata Menag Fachrul Razi. (cnni/hud)
