 |
| Ketua DPD Amphuri Jatim, Mohammad Sufyan |
HAJIMAKBUL.COM - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dikabarkan batal terbang ke Arab Saudi untuk melobi penyelenggaraan umrah bagi jamaah Indonesia. Informasi yang berkembang sebelumnya, jamaah umrah akan diizinkan masuk ke Arab Saudi pada bulan November 2021 depan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia ( DPD Amphuri) Jatim, Mohammad Sufyan, membenarkan pihaknya mendengar Menag Gus Yaqut tidak jadi berangkat ke Arab Saudi mengingat Menag Arab Saudi tidak ada di tempat pada akhir Oktober ini. Namun demikian, tim Kemenag dikabarkan tetap akan ke Arab Saudi melakukan lobi-lobi guna memperlancar proses pemberangkatan jamaah umrah dari Indonesia.
"Insyaa Allah kabar yang saya terima seperti itu (Menag batal ke Saudi,Red.), kemungkinan Dirjen Haji dan Umrah atau deputi yang akan berangkat ke Arab Saudi," katanya kepada Hajimakbul.com dan DutaIndonesia.com, Kamis 28 Oktober 2021.
Amphuri sebagai asosiasi pengusaha penyelenggara umrah hanya bersikap pasrah. Para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menunggu kepastian pemberangkatan jamaah dari Indonesia sekaligus detail regulasinya.
"Sikap kami ya tetap menunggu karena ini sudah ranah antar- negara. Kami pengusaha hanya sifatnya kasih masukan dan usulan saja kepada pemerintah," katanya.
Salah satu masukan hasil Mukernas Amphuri di Bogor, kata dia, adalah penghapusan karantina keberangkatan dan kepulangan. Sebelumnya masa karantina ini selama 8 hari kemudian dikurangi menjadi 5 hari. Selain itu, kata dia, pengadaan vaksin booster buat jamaah yang tertunda dan yang akan berangkat bagi yang sudah memakai vaksin Sinovac.
Aturan karantina dan booster vaksin ini sempat mencuatkan tuduhan ada diskriminasi atas jamaah umrah Indonesia sebab jamaah dari negara lain hanya mensyaratkan sudah vaksin lengkap. M. Sufyan berharap agar tidak ada karantina lagi selama jamaah sudah melakukan vaksin lengkap sebab hal itu akan memberatkan jamaah.
"Saat ini pemerintah sedang dalam tahap penyelarasan sistem pedulilindungi supaya connect dengan sistem Tawakalna punya Saudi, sebab selama ini belum bisa. Bila belum connect, sepertinya umrah untuk Indonesia juga belum bisa," ujarnya.
Pemilik biro haji dan umrah Al Multazam Utama Nusantara ini mengatakan, di Arab Saudi semua jamaah yang masuk sudah tanpa karantina. Yang unik, di negara kita sendiri, saat jamaah pulang harus pula menjalani karantina 5 hari, sementara saat berangkat karantina satu hari.
"Nah, inilah yang kita usulkan untuk dihapus. Masak di negara lain karantina sudah tidak ada, malah di negara kita sendiri masih wajib karantina," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kemungkinan Arab Saudi akan membuka umrah bagi jamaah Indonesia bulan November depan. Terkait hal itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membuka secara resmi Musyawarah Kerja Nasional 2021 Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Mukernas 2021 AMPHURI) yang diselenggarakan secara hybrid di Kampung Maghfirah, Bogor, Rabu (20/10/2021), mengatakan, akan berangkat ke Arab Saudi akhir Oktober ini.
“Bersamaan dengan itu, pemerintah tetap melakukan diplomasi. Pada akhir Oktober ini, kami akan bertemu langsung dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membawa misi ini,” kata Menag.
Jamaah Bingung
Kabar simpang siur terkait umrah membuat calon jamaah bingung. Mereka banyak bertanya kepada PPUI kapan berangkat ke Tanah Suci. Bukan hanya calon jamaah umrah tapi juga calon jamaah haji.
"Selain itu pastinya ada sebagian yang mengambil dananya kembali dan itu jamaah harus sesuai prosedur dari masing-masing travel karena teman-teman travel pastinya banyak juga yang dananya masih ada di deposit tiket pesawat, hotel, bus, dan lain-lain. Kami kerepotan juga soal ini," katanya.
Sementara isu berangkat umrah via negara lain, kata dia, baru sebatas isu sebab kemungkinannya sangat kecil. "Kalau umrah melalui negara lain sepertinya tidak bisa karena yang dipakai kan tetap paspor Indonesia kecuali apabila ada yang punya 2 kewarganegaraan kemungkinan bisa," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Firman M. Nur saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Membedah Pelaksanaan Umrah di Masa Pandemi yang diadakan oleh Kantor Staf Khusus Wakil Presiden RI di Jakarta, Kamis (21/10/2021), menyerahkan rekomendasi hasil Mukernas kepada Pemerintah.
“Alhamdulillah, aspirasi kita para penyelenggara perjalanan ibadah umrah diakomodir oleh staf khusus Wakil Presiden dengan menggelar FGD untuk mencari solusi formulasi agar ekosistem haji dan umrah kembali bangkit,” kata Ketum Firman M Nur yang didampingi Sekjen Farid Aljawi di Jakarta kemarin.
Dalam kesempatan itu, DPP AMPHURI juga menyerahkan rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2021 yang baru saja selesai pada Rabu, (20/10/2021) di Kampung Maghfirah Bogor. “Rekomendasi yang kami sampaikan merupakan aspirasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tentunya ini sejalan dengan apa yang dibahas pada kesempatan ini,” kata Firman.
Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden Arif Rahman yang memimpin FGD mengatakan kegiatan ini mempertemukan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pihak pemerintah. FGD digelar untuk menjembatani aspirasi dari PPIU terkait penyelengaraan umrah.
“FGD ini untuk membedah umrah di masa pandemi ini merupakan respon positif dan respon cepat dari kita untuk menyiapkan ekosistem baru yang memang terkendala oleh Covid-19,” ujar Arif.
Arif mengatakan, saat ini para pemangku kepentingan sedang mencari formulasi agar ekosistem haji dan umrah kembali bangkit. Ekosistem haji dan umrah, sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.
“Ini sedang kita rapikan supaya pelaku umrah dan haji recovery, karena kan dampaknya luar biasa mereka sampai bubarkan karyawan, pindah kantor,” katanya.
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlam pimpinan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut, diharapkan akan ditemukan solusi terbaik bagi jamaah, PPIU, dan pemerintah. Dengan demikian, kata Arif, seluruh pihak dapat terfasilitasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah. “Karena itu, kita di sini membahas bagaimana mencari solusi bisnis ekosistem umrah dan haji ini supaya ada manfaat untuk semua. Baik dari pelaku haji dan umrahnya, baik dari jamaah, maupun dari pemerintah benefitnya apa,” ucap Arif.
Hasil dari FGD ini, lanjut Arif, akan disampaikan kepada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk selanjutnya dikonsolidasikan di tataran pemerintah. “Dari forum diskusi ini kami akan bawa untuk kita sampaikkan kepada Pak Wapres. Agar Pak Wapres bisa mengkonsolidasikan kementerian yang menjadi leading sector masalah umrah dan haji,” katanya. (gas)
