HAJIMAKBUL.COM - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan membuka pintu ibadah umrah bagi jamaah asal Indonesia. Namun kabar itu masih menjadi tanda tanya bagi kalangan biro perjalanan umrah atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) di Jatim.
Pasalnya, sampai Rabu 13 Oktober 2021, belum ada kejelasan soal regulasi penyelenggaraan umrah dari Arab Saudi. Baik menyangkut harga, vaksin booster, hingga aturan soal karantina.
“Kata siapa Arab Saudi sudah membuka umrah? Sampai saat ini masih nota diplomatic. Yang intinya akan meminimalisir hal-hal yang menghambat bagi jamaah asal Indonesia untuk bisa berumrah. Apa saja? Itulah yang kita tunggu,” kata Direktur Utama Atria Tours & Travel (PT Andromeda Atria Wisata) , Zainal Abidin SE, kepada DutaIndonesia.com dan Global News Rabu (13/10/2021).
Namun demikian, kata Zainal, ada sinyal positif bahwa Arab Saudi segera membuka umrah. “Tapi bagaimana pun sebuah harapan untuk dibukanya kembali umrah bagi Indonesia. Syukur alhamdulillah. Atria siap untuk melayani calon jamaah umrah yang berminat untuk umrah di saat pandemi Covid-19 ini,” katanya.
Saat ini Atria Tour & Travel masih mendata jamaah yang siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini menyusul permintaan dari Kementerian Agama RI untuk melaporkan jamaah umrah yang sebelumnya tertunda keberangkatannya. “Mereka masih kami inventarisir, kami data, terutama soal vaksin,” katanya.
Direktur Haji Umrah PT Annur Maknah Wisata (PT Anamta Tour), Hj Maria De Vega, juga mengatakan senada. Dia menjelaskan pihaknya masih menunggu kepastian dari Arab Saudi dan Kementerian Agama RI.
“Masih menunggu pak. Karena tanggal pembukaannya belum dipastikan. Kami cek ke musasah Saudi Sabtu malam lalu masih belum ada kabar dari Kementerian Haji Umrah. Dari pihak maskapai Saudi Airlines juga infonya belum ada kabar dari pusat,” ” kata Maria kemarin.
Namun demikian, banyak calon jamaah sudah antusias menanyakan kapan diberangkatkan ke Tanah Suci. Hanya saja, sebagian besar calon jamaah yang baru mendaftar, sebaliknya jamaah lama yang semula siap diberangkatkan ke tanah suci justru masih enggan berangkat. Hal itu juga karena belum jelasnya soal regulasi umrah dari Arab Saudi.
“Banyak yang siap berangkat, banyak yang gak sabar. Tapi juga ada yang enggan berangkat, khususnya yang lama, sebab aturan belum jelas. Sekarang kami sedang proses mendata mereka, untuk dilaporkan ke Kemenag,” kata Maria.
Mengapa Indonesia Beda?
Sejauh ini Maria masih melihat kabar dibukanya pintu umrah ini kemungkinan baru sebatas lingkup Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Arab Saudi saja. Namun demikian pihak penyelenggara umrah masih ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan agar regulasi umrah tidak memberatkan jamaah.
“Kami dari penyelenggara mencatat kemarin dari press briefing bahwa masih ada karantina 5 hari. Ini yang menjadi pertanyaan, karena dari yang sudah berangkat dari negara lain, selama sudah lengkap vaksin dari daftar yang disetujui Arab Saudi, bisa langsung umrah. Tapi kok Indonesia dibedakan?” katanya.
Selain itu, kata dia, pihaknya berharap agar pemerintah mempertimbangkan aturan karantina kedatangan dari luar negeri. Yakni karantina 8 hari yang rencananya diubah menjadi 5 hari. “Aturan ini tentunya masih memberatkan jamaah,” ujar Maria.
Sementara soal harga yang kabarnya Rp 26 juta, hal itu masih berupa estimasi. Sebab belum termasuk karantina dan protokol kesehatan lain. Artinya masih menunggu semua regulasi dari Arab Saudi.
Sedang soal vaksin sudah dijalankan oleh PPIU. “Yang belum nanti booster. Info dari pemerintah kalau memang saat dibukanya umrah masih dibutuhkan booster, tentunya akan difasilitasi oleh pemerintah. Jadi insya Allah aman. Dan insya Allah nanti gratis untuk jamaah umrah,” katanya.
Soal sertifikat vaksin Indonesia yang belum ada barcode juga masih jadi masalah di Arab Saudi. “Kami dan juga Konjen RI di Arab Saudi sudah laporan ke Kemenkes RI agar sertifikat vaksin diperbaiki supaya bisa terbaca di Saudi,” katanya.
Amphuri Dilema
Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jawa Timur Heliosa Soewianto menyatakan, pembukaan akses umrah saat ini menjadi dilema.
"Jika dibuka masyarakat akan berebut masuk. Belum lagi sarana dan prasarana belum siap sehingga jika tidak digarap secara maksimal, baik terkait penerbangan, vaksin maupun masalah karantina, akan menjadi masalah besar," katanya di Surabaya, kemarin.
Karena itu pihaknya belum berani memberangkatkan jamaah umrah, meski pemerintah Arah Saudi membuka kembali akses umrah untuk Indonesia.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis sehingga tidak bisa memberangkatkan jamaah umrah, terlebih hingga saat ini Pemerintah Arab Saudi belum membuka sistem visa untuk jamaah. Kita belum bisa masuk karena di sistemnya visa juga belum kebuka. Jadi harus ada dari pihak Saudi turun juga. Sampai detik ini belum dibuka," ungkap Heliosa.
Helison mengatakan, persoalan lainnya yaitu terkait vaksin booster yang didapatkan jamaah. Hal itu juga menjadi permasalahan sebab belum ada petunjuk kapan pelaksanannya dan harganya berapa.
"Persoalannya ini kan ketika pengumuman terakhir dari Kementerian Luar Negeri membuat teman-teman travel jadi banyak didatangi jamaah, karena seakan-akan memang angin segar, tapi belum ada juknisnya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita menunggu," paparnya.
Heliosa melanjutkan, permasalahan lainnya ada pada maskapai penerbangan lokal. Hal ini akan menjadi permasalahan ketika jumlah jamaah umrah yang ada tidak berimbang dengan transportasi yang dibutuhkan.
"Infonya ada 50 ribu jamaah yang belum berangkat tapi sudah terdaftar. Kalau satu pesawat isinya 400, dijumlah aja, kalau 50 ribu dibagi 400 berapa pesawat ke sana, terus harganya berapa, belum ada semua itu," ucapnya.
Heliosa berharap, akses umrah yang kembali dibuka harus disikapi dengan kesiapan semua lini, baik itu terkait vaksinasi, karantina, maupun transportasi. Jika tidak diantisipasi dengan matang Heliosa khawatir akan menjadi masalah.
"Saya tidak hafal datanya, tapi di Jatim berkisar 10 ribuan. Ada yang belum berangkat yang tertunda pada Februari, Maret dan April 2020," ujarnya.
Langkah Persiapan
Saat ini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diinformasikan tengah mulai menyiapkan pengaturan pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Untuk itu Kementerian Agama meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melakukan langkah-langkah persiapan.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan, pihaknya telah bersurat kepada para pimpinan PPIU tertanggal 11 Oktober 2021, tentang Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443H.
"Kami minta penyelenggara perjalanan ibadah umrah mempersiapkan keberangkatan jamaahnya, khususnya mereka yang telah mendaftar dan membayar biaya umrah di PPIU namun tertunda keberangkatannya hingga saat ini," terang Hilman Latief di Jakarta, kemarin.
Menurut Hilman, penyelenggaraan ibadah umrah sempat ditutup oleh Arab Saudi pada akhir Februari 2020 disebabkan pandemi Covid-19. Saudi kemudian membuka kembali penyelenggaraan umrah pada awal November 2020 dengan protokol kesehatan dan persyaratan khusus.
Namun, otoritas Saudi kembali menutup sementara akses masuk ke wilayahnya bagi pendatang dari 20 negara, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut diterbitkan pada 2 Februari 2021 dan berlaku efektif sejak 3 Februari pukul 21.00. Sejak itu belum ada lagi pemberangkatan jamaah umrah asal Indonesia.
Selanjutnya, pada Oktober 2021, Otoritas Arab Saudi telah membuka pintu bagi jamaah umrah asal Indonesia. Keputusan tersebut diumumkan usai Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerima nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah Indonesia.
"Sehubungan info Saudi tengah persiapkan aturan pelaksanaan umrah bagi jamaah Indonesia, kami minta PPIU melakukan pendataan terhadap jamaah tertunda, khususnya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dosis lengkap yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah," paparnya.
Ayat Kauniyah & Qouliyah
Sementara itu Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi positif rencana Pemerintah Saudi untuk kembali membuka keran umrah untuk jemaah asal Indonesia. Kendati dalam rencana tersebut, ada aturan karantina bagi jamaah yang harus dipatuhi.
Menanggapi prasyarat tersebut, Anwar mengatakan, sebagai orang beragama, selain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, yaitu dengan ayat Qouliyah dan sabda rasul-Nya, umat muslim juga dituntut untuk memperhatikan ayat-ayat-Nya yang lain yang disebut dengan ayat-ayat Kauniyah.
"Ayat-ayat Kauniyah ini adalah ayat-ayat Allah yang bisa dipahami oleh para ilmuwan dan atau scientist. Oleh karena itu kesimpulan mereka tentang apa yang harus kita lakukan (syarat karantina) tentu harus kita perhatikan," kata Anwar.
Kepada para jamaah Indonesia, dia pun berharap agar mereka yang akan menjalankan ibadah umrah benar-benar memperhatikan ayat-ayat Qouliyah dan ayat-ayat Kauniyah. Sebab, Pemerintah Saudi dalam kebijakannya sudah memperhatikan dan mempertimbangkan kedua hal tersebut.
Data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) mencatat, per November 2020, ada 26.328 jamaah yang tertunda keberangkatannya dan berusia 18 sampai 50 tahun.
"Mereka masuk dalam kriteria yang dipersyaratkan Saudi untuk berangkat umrah di masa pandemi saat itu. Kami minta PPIU segera melaporkan data jamaah yang telah divaksinasi dosis lengkap dan siap untuk diberangkatan," kata Hilman.
Selain itu, lanjut Hilman, pihaknya juga minta PPIU untuk melaporkan data jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya lalu melakukan pembatalan/penarikan biaya perjalanan ibadah umrah. Laporan dapat disampaikan secara tertulis oleh masing-masing PPIU dan dikirimkan melaluiemail laporanumrah@kemenag.go.id atau laporanumrah@gmail.com. (gas/det)
