 |
| Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah |
HAJIMAKBUL.COM -Ada kabar gembira dari Arab Saudi. Selama ini kuota haji selalu ditunggu oleh negara pengirim jamaah haji, khususnya Indonesia yang memiliki antrean waiting list yang bertahun-tahun ke depan. Namun, untuk kuota haji 1445 H/2024 M tahun depan sudah diketahui yang kemudian disampaikan ke masing-masing negara pengirim jamaah haji.
Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengumumkan kuota haji itu sehari sebelum berakhirnya fase Mabit di Mina pada 30 Juni 2023. Indonesia tahun depan kembali mendapat 221.000 kuota. Bersamaan itu, diumumkan juga bahwa proses persiapan penyelenggaraan haji 2024 sudah bisa dilakukan mulai 16 September 2023. Ini artinya persiapan haji bisa dilakukan lebih matang lagi agar kelemahan-kelemahan dalam pelayanan haji, seperti yang baru saja terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023, agar tidak terulang lagi.
Dalam rilis Kementerian Agama RI yang diterima Redaksi DutaIndonesia.com, Kamis (6/7/2023), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambut positif langkah Kementerian Haji dan Umrah menginformasikan kuota 1445H jauh lebih awal dari biasanya tersebut.
"Hal ini diharapkan bisa memberikan banyak ruang untuk penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH yang pada gilirannya akan ada banyak waktu untuk persiapan penyelenggaraan haji, termasuk perkiraan biaya akomodasi, transportasi, dan katering," kata Fadlul Imansyah saat ditemui di Madinah.
BACA BERITA TERKAIT:
1. Kuota Haji 2024 untuk Indonesia 221.000 Jamaah, Ini Tahapannya
3. Jamaah Haji Asal Sidoarjo Lolos dari Tragedi Muzdalifah
Dari aspek pengelolaan keuangan haji, kata Fadlul Imansyah, pengumuman kuota lebih awal merupakan kesempatan untuk mempersiapkan layanan lebih cepat. Dengan begitu, Pemerintah diharapkan mendapat harga terbaik. Sebab, pemesanan seluruh fasilitas pelayanan haji dapat dilakukan lebih dini.
"Ini memberi harapan jamaah haji Indonesia akan mendapatkan fasilitas terbaik mengingat ketersediaan dana kelolaan haji yang cukup mumpuni secara jumlah dan nilai," kata pria yang akrab disapa Fadlul ini.
Ditambahkan oleh Fadlul, penetapan kuota di awal juga dapat dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan kontrak sewa fasilitas penyelenggaraan haji melalui pembayaran uang muka. Langkah ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran awal sebelum melakukan kontrak sewa jangka menengah atau jangka panjang.
"Pada gilirannya, hal itu juga dapat menjaga stabilitas harga atas pembiayaan jamaah haji Indonesia sehingga terhindar dari fluktuasi harga akibat perubahan kurs atau tingkat inflasi," ujarnya.
Fadlul Imansyah menilai, ke depan, partisipasi BPKH sebagai pengelola keuangan haji dalam ekosistem perhajian merupakan sebuah keniscayaan. Sinergi BPKH, Kemenag, dan stakeholders terkait akan meningkatkan daya tawar Indonesia sebagai bangsa dengan jamaah haji terbesar di dunia untuk mendapatkan fasilitas terbaik.
"Hasil negosiasi pemerintah Indonesia selama ini menjadi barometer negara lain. Peran Indonesia sangat besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan haji seluruh umat muslim dunia," tandasnya. (Nas)
